Page 640 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 640
Dengan adanya keputusan MK tersebut, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 36
Tahun 2021 tersebut tidak bisa digunakan sebagai landasan penetapan UMK. Seharusnya,
Gubernur Jawa Tengah mempertimbangkan usulan atau masukan dari serikat pekerja atau buruh
karena UMK ini ditetapkan untuk buruh.
Apalagi dalam masukan itu telah disebutkan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 36
Tahun 2021 tersebut telah ditangguhkan MK.
“Lagi-lagi Jawa Tengah menetapkan upah paling rendah di Indonesia. Masyarakat Jawa Tengah
perlu prihatin," imbuhnya. Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota
Semarang, Abdul Mughis juga menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
dalam penetapan UMK 2022.
"Ini jelas melukai hati rakyat, terutama buruh," ucapnya. Pihaknya juga mendorong Gubernur
Jawa Tengah untuk segera merevisi keputusan tersebut agar kebijakan tersebut adil.
"Saya teringat tagline Pak Ganjar di profil akun twitter-nya yang sungguh bijaksana "Tuanku ya
Rakyat, Gubernur cuma mandat". Kalau rakyat menagih tagline itu tentu tidak salah," ujarnya.
Ketika dimintai tanggapan tentang permintaan buruh yang meminta merevisi UMK, Gubernur
Jateng menjawab singkat.
"Apa ada yang salah?" jawabnya melalui pesan pendek.
Dalam pernyataan persnya, Ganjar menyebutkan UMK berdasar perhitungan formula dari PP
36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Para
Gubernur se-Indonesia No.B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang
Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun
2022.
Gubernur menekankan bahwa upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan
masa kerja kurang satu tahun. Sedangkan bagi pekerja diatas 1 tahun atau lebih melalui
penghitungan struktur dan skala upah dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28%
dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97%. (ekd,kas,dtc-64)
639
