Page 639 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 639
Kami optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim
investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Ida. Ida
menambahkan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan upah minimum 2022 maupun penerapan struktur
skala upah di perusahaan.
Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan struktur skala upah, sedangkan
pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang
pengupahan.
"Saya telah menginstruksikan agar mediator dan pengawas ketenagakerjaan untuk siap siaga
membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan SUSU. Jika ditemukan
pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem
upah yang berkeadilan," pungkasnya.
Buruh Menggugat Di Kota Semarang, keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam
penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2022 mengecewakan kalangan buruh di Jawa
Tengah. Mereka menolak penetapan itu dan menyiapkan langkah hukum untuk menggugat
kebijakan tersebut.
Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo merasa kecewa
berat atas ditetapkannya besaran UMK 2022 di 35 kabupaten/kota di Jateng. Pihaknya mengaku
masih mempertimbangkan langkah hukum untuk menggugat SK Gubernur Jateng No 561/39
tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut.
"Kami kecewa atas kebijakan tersebut dan masih kami pertimbangkan apakah akan melakukan
gugatan atau tidak. Kami akan persiapkan terlebih dahulu dan konsolidasi dengan jajaran
pengurus daerah di kabupaten/kota seJawa Tengah," tegasnya.
Juru Bicara Aliansi Buruh Jawa Tengah, Karmanto menegaskan, pihaknya menolak keras Surat
Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah 561/39 Tahun 2021 tentang UMK 2022 untuk 35
kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
"Kami menyatakan dengan keras dan tegas menolak atas ditetapkannya UMK 2022 tersebut,"
tegasnya, kemarin.
Pihaknya meminta Gubernur Ganjar Pranowo segera merevisi upah minimum di 35
kabupaten/kota. Gubernur, lanjutnya, harus menaikkan UMK 2022 Jawa Tengah sebesar 16
persen, sesuai usulan kami yang telah kami sampaikan tertanggal 14 November, 17 November
dan 29 November 2021, melalui Kadisnaker.
Dikatakannya, sudah sangat jelas bahwa UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) adalah inkonstitusional. Artinya, pemerintah harus menangguhkan segala tindakan atau
kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Namun, Gubernur masih menggunakan
UU No 11/2020 dan PPNo 11/- 2020 tersebut untuk menetapkan UMK 2022 di Jawa Tengah.
"Maka keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan UMK 2022 dengan mengacu UU
Nomor 11 Tahun 2020 dan PPNomor 36 Tahun 2021 tersebut adalah inkonstitusional. Cacat
formil," tegasnya.
638
