Page 637 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Judul Menaker : Ikuti Ketentuan Pengupahan
Nama Media Suara Merdeka
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Ekd
Tanggal 2021-12-03 09:35:00
Ukuran 221x261mmk
Warna Warna
AD Value Rp 53.040.000

News Value Rp 530.400.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karenanya, saya kembali meminta
kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan
sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak
hanya mengatur tentang UM (upah minimum) saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan
skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021
ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar
Kabupaten/Kota tidak semakin melebar.. Kami optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan
ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak
pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya telah menginstruksikan agar mediator
dan pengawas ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM
2022 serta penerapan SUSU. Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah
untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah.
Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan

neutral - Heru Budi Utoyo (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng) Kami
kecewa atas kebijakan tersebut dan masih kami pertimbangkan apakah akan melakukan gugatan
atau tidak. Kami akan persiapkan terlebih dahulu dan konsolidasi dengan jajaran pengurus
daerah di kabupaten/kota seJawa Tengah

negative - Karmanto (Juru Bicara Aliansi Buruh Jawa Tengah) Kami menyatakan dengan keras
dan tegas menolak atas ditetapkannya UMK 2022 tersebut

positive - Karmanto (Juru Bicara Aliansi Buruh Jawa Tengah) Maka keputusan Gubernur Jawa
Tengah yang menetapkan UMK 2022 dengan mengacu UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PPNomor
36 Tahun 2021 tersebut adalah inkonstitusional. Cacat formil

neutral - Karmanto (Juru Bicara Aliansi Buruh Jawa Tengah) Lagi-lagi Jawa Tengah menetapkan
upah paling rendah di Indonesia. Masyarakat Jawa Tengah perlu prihatin

636