Page 651 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Apalagi, kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah jauh lebih kecil dibanding angka
perkiraan inflasi tahun 2022. Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi tahun 2022 mencapai 4
persen. Angka inflasi yang sebesar 4 persen dibandingkan dengan angka kenaikan upah
minimum rata-rata yang sebesar 1,09 persen, dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum
lebih kecil dari kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada tahun 2022 (tirto.id,
19/11/2021).

Kenaikan UMP yang lebih kecil dari inflasi dapat membuat daya beli masyarakat semakin
menurun apalagi masih terdampak pandemi. Padahal, struktur Produk Domestik Bruto menurut
pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran rumah tangga yakni 53,09 persen pada triwulan
III/2021. Dengan demikian, upaya pemerintah memulihkan ekonomi akibat pandemi bisa jadi
tidak berjalan mulus.

Penetapan upah minimum nyatanya kurang memuaskan bagi pekerja di beberapa daerah.
Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan UMP 2022
naik 4,3 persen menjadi Rp.1.840.915,-.

Kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan beban biaya hidup keluarga yang harus
ditanggung oleh pekerja. Apabila nilai UMP tersebut dibagi dengan garis kemiskinan Provinsi DIY
tahun 2021 yang sebesar Rp.482.855,-.maka diperoleh hasil 3,8. Itu artinya upah minimum yang
diterima pekerja di provinsi DIY hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok tidak lebih dari 3
orang.
Mekanisme upah minimum ala ekonomi konvensional ini sebenarnya bermasalah dilihat dari
terbentuknya kesepakatan upah antara pihak pengusaha dan buruh. Dari sudut pandang
keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya tingkat produktivitas yang
dihasilkan pekerja.

Penetapan upah minimum di satu sisi dimanfaatkan buruh-buruh ‘malas’ untuk memperoleh gaji
maksimal (meskipun ini sangat jarang terjadi). Di sisi lain, upah minimum kerap digunakan
pengusaha untuk menekan besaran gaji supaya tidak terlampau tinggi.
Dalam perjalanannya, penerapan konsep konvensional ini masih menemui jalan buntu. Hal itu
karena konsep/aturan yang dibuat manusia tentu ada kekurangan. Misalnya, upah yang diterima
pekerja masih di bawah upah minimum dan hak pekerja untuk mendapat jaminan sosial
(kecelakaan kerja, pemeliharaan kesehatan, hari tua, dan kematian) belum maksimal.
Dalam Islam, hak-hak manusia telah dijamin oleh Allah SWT. Allah telah memberikan segala hal
yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini, seperti oksigen untuk bernafas, air untuk diminum,
tumbuhan dan hewan untuk dimakan. Lantas, mengapa masih ada majikan yang tidak memenuhi
hak-hak pekerjanya?

Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak tanpa merugikan kepentingan
pemberi kerja dan pekerja. Mekanisme penentuan upah dalam Islam berasal dari faktor objektif
dan subjektif. Objektif berarti upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar
tenaga kerja.

Subjektif berarti upah ditentukan melalui pertimbangan sosial atau nilai kemanusiaan.
Contohnya, tata cara pembayaran upah telah disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin
Umar, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Berikanlah upah orang upahan sebelum
kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Lain
halnya dengan konvensional yang memandang manusia sebagai barang modal.

650