Page 649 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 649
"Jadi prinsipnya, Pemprov Jabar harus proaktif menelisik dan mencermati mengapa dua
fenomena itu terjadi," tutur Asep, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (2/12).
Menurutnya, perbedaan fenomena tersebut bersifat antagonis dan akan memancing kekisruhan.
Sebab, 18 daerah mengalami kenaikan, sementara 9 sisanya tidak dinaikkan upahnya.
"Apakah mekanisme tripartitnya sudah selesai atau belum?" tanyanya.
Asep juga meminta Pemprov Jabar betul-betul mendalami persoalan tersebut secara prosedural.
Termasuk mengkaji secara substantif tren kenaikan, perkembangan, dan pemulihan ekonomi.
Sehingga, penetapan UMK maupun UMP tidak hanya berdasarkan kondisi eksisting saat ini.
Namun, juga mempertimbangkan tren ke depan untuk menjawab persoalan yang dialami para
buruh.
Soal penetapan UMK ini, Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, telah menyampaikan bahwa
penetapan UMK berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 23/2014 tentang
Pemerintah Daerah, UU 11/200 tentang Ciptaker, PP 36/2021 tentang Pengupahan, dan serta
beberapa surat Menaker.
Selain itu, penetapan UMK juga merujuk pada rekomendasi besaran penyesuaian nilai UMK upah
dari 27 kepala daerah se-Jabar serta berita acara Dewan Pengupahan.
"Tentu saja hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan," ucap
Setiawan dalam keterangan resminya pada Rabu dinihari (1/12).
Adapun 18 daerah yang mengalami kenaikan UMK adalah Kota Bekasi, Depok, Bogor, Bandung,
Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Banjar, Kabupaten Indramayu, Tasik, Cirebon,
Majalengka, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran.
Sedangkan, 9 daerah yang tidak mengalami kenaikan UMK yakni Kabupaten Karawang, Bekasi,
Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, dan Subang.
648
