Page 648 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 648
Judul Kenaikan UMK di Jabar Tak Merata, DPRD Desak Pemprov Lebih
Proaktif
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1767820/kenaikan-
umk-di-jabar-tak-merata-dprd-desak-pemprov-lebih-proaktif
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-03 09:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Asep Wahyuwijaya (Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat) Jadi prinsipnya, Pemprov
Jabar harus proaktif menelisik dan mencermati mengapa dua fenomena itu terjadi
negative - Asep Wahyuwijaya (Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat) Apakah mekanisme
tripartitnya sudah selesai atau belum?
positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Tentu saja hal ini menjadikan
sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan
Ringkasan
Pemerontah Provinsi Jawa Barat diminta lebih proaktif dalam menentukan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 berdasarkan rekomendasi bupat/walikota. Pasalnya, dari 27
daerah di Jabar hanya 18 yang mengalami kenaikan UMK, sedangkan 9 daerah lainnya masa
sama dengan tahun lalu.
KENAIKAN UMK DI JABAR TAK MERATA, DPRD DESAK PEMPROV LEBIH PROAKTIF
Pemerontah Provinsi Jawa Barat diminta lebih proaktif dalam menentukan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 berdasarkan rekomendasi bupat/walikota. Pasalnya, dari 27
daerah di Jabar hanya 18 yang mengalami kenaikan UMK, sedangkan 9 daerah lainnya masa
sama dengan tahun lalu.
Karena itu, anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya, meminta Pemprov harus fair,
proporsional, dan logis melihat perkembangan yang terjadi. Ia pun meminta penjelasan atas
adanya perbedaan kebijakan kenaikan upah tersebut.
647
