Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 11
"Biarlah Presiden yang kemudian memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat yang
selanjutnya menjadi bahan dalam rapat di DPR RI," tambah Said.
Diketahui, DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja pada Masa Persidangan IV
Tahun 2019-2020.
RUU Cipta Kerja sebelumnya sempat mandek setelah Presiden Jokowi memutuskan menunda
pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Empat alasan Said mengungkapkan sejumlah alasan mengapa kalangan buruh keluar dari tim
teknis yang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Pertama, tim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan
apapun. Tetapi hanya mendengarkan masukan dari masing-masing unsur," ujar Said.
Adapun masing-masing unsur yang dimaksud adalah unsur tripartit, yakni pemerintah, serikat
pekerja, dan Apindo maupun Kadin.
Alasan kedua, kata Said, unsur Apindo maupun Kadin dengan arogan mengembalikan konsep
RUU usulan dari unsur serikat pekerja.
Pihaknya semakin kecewa lantaran Apindo maupun Kadin tidak mau menyerahkan usulan
konsep mereka secara tertulis.
Menurut Said, arogansi yang ditunjukan Apindo maupun Kadin karena merasa di atas setelah
mendapat dukungan dari unsur pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.
"Barangkali mereka merasa di atas angin karena merasa didukung oleh unsur pemerintah," kata
Said.
Kemudian alasan ketiga adalah ada kesan pembahasan akan dipaksakan selesai pada tanggal
18 Juli 2020.
Dengan jumlah pertemuan yang hanya empat hingga lima kali, serikat buruh memiliki dugaan
ini hanya jebakan dan alat untuk mendapatkan legitimasi dari buruh.
"Karena tidak mungkin membahas pasal-pasal yang sedemikian berat hanya dalam 4-5 kali
pertemuan," tegas dia.
Terakhir, alasan buruh angkat kaki dari tim tersebut, yakni masukan yang disampaikan hanya
sekedar ditampung. Tetapi tidak ada kesepakatan dan keputusan apapun dalam bentuk
rekomendasi dalam menyelesaikan substansi masalah omnibus law .
Padahal, lanjut Said, yang harus diselesaikan adalah substansi dari klaster ketenagakerjaan yang
menghapus upah minimum, yakni Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), Upah Minimum
Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) hingga memberlakukan upah perjam di bawah upah minimum.
"Berdasarkan 4 alasan di atas, kami dari KSPI, KSPSI AGN, dan FSP Kahutindo keluar dan
mengundurkan diri dari tim teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan,"
tegas dia.
10
