Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 194

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan
              telah  menerima  bantuan  biaya  pelatihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  wajib
              mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara," demikian
              aturan yang tertulis seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

              Menurut  aturan  tersebut,  peserta  wajib  mengembalikan  uang  biaya  pelatihan  dalam  jangka
              waktu 60 hari.

              Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

              Untuk  diketahui,  program  Kartu  Prakerja  ditujukan  kepada  para  pencari  kerja  atau
              pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima
              upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

              Pencari  kerja  tersebut  harus  memenuhi  persyararatan  yakni  memiliki  kewarganegaraan
              Indonesia, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengkuti pendidikan formal.
              Dalam program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun.


              Diharapkan, anggaran sebesar itu bisa menyasar 5,6 juta peserta.
              Setiap peserta  Kartu Prakerja  mendapatkan dana insentif sebesar Rp 3,55 juta.

              Rinciannya, sebesar Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 2,4 juta insentif selama 4 bulan, dan
              Rp 150.000 sebagai insentif setelah mengisi survei terkait pelatihan yang dijalani  Lebih lanjut
              dijelaskan,  Kartu Prakerja  tidak bisa diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota
              DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, kepala desa serta perangkatnya, dan
              direksi, komisaris serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.

              Adapun  jika  penerima    Kartu  Prakerja    melakukan  pemalsuan  identitas  atau  data  pribadi,
              Manajemen Pelaksana bisa melakukan tuntutan pidana.

              "Dalam hal penerima  Kartu Prakerja  dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau
              data  pribadi,  Manajemen  Pelaksana  mengajukan  tuntutan  pidana  yang  dapat  digabungkan
              dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan," tulis
              pasal 31D beleid tersebut.

              https://www.tribunnewswiki.com/2020/07/14/siap-siap-kartu-prakerja-gelombang-4-bakal-
              dibuka-minggu-keempat-juli?page=all.


























                                                           193
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199