Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 210
dari target awal karena adanya evaluasi dari pemerintah dan pihak pelaksana. Setelah dilakukan
evaluasi, diputuskan kini kriteria penerima manfaat Kartu Pra Kerja akan semakin diperketat.
PENDAFTARAN KARTU PRA KERJA AKAN DIBUKA PEKAN KE-3 ATAU KE-4 JULI
2020, KRITERIA PESERTA DIPERKETAT
Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 4 akan segera dibuka pada pekan ketiga atau keempat
bulan Juli 2020.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Kartu Pra Kerja gelombang 4 mundur dari target awal
karena adanya evaluasi dari pemerintah dan pihak pelaksana.
Setelah dilakukan evaluasi, diputuskan kini kriteria penerima manfaat Kartu Pra Kerja akan
semakin diperketat.
Mengingat pada pelaksanaan batch sebelumnya ditemukan beberapa peserta yang tidak tepat
sasaran.
Prioritas kepesertaan Kartu Pra Kerja saat ini adalah pekerja/buruh yang dirumahkan, dan
pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).
Sementara pejabat negara atau ASN tidak diperkenankan mengikuti program unggulan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye ini.
Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, Rudy Salahuddin menyebutkan ada sejumlah
peraturan baru mengenai pelaksanaan Kartu Pra Kerja .
Di antaranya peserta Kartu Pra Kerja gelombang pertama, kedua, dan ketiga yang ternyata
tidak sesuai 'ketentuan', wajib mengembalikan uang insentif yang telah diterima.
Selain itu, akan ada tindakan hukum bagi peserta yang kedapatan memalsukan identitas atau
data diri.
Peraturan baru tersebuut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.
"Lalu terkait dengan ketentuan pengembalian biaya bantuan yang diterima bagi peserta yang
tidak ditemukan dan tidak memenuhi persyaratan, ini juga kami masukkan ke dalam ketentuan
yang baru di dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020." "Tindakan hukum bagi yang melakukan
pemalsuan identitas dan/ data diri, ini juga kami masukan ke dalam aturan yang baru," ujar
Rudy Salahuddin dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompastv , Selasa (14/7/2020).
Sementara itu, sebelumnya pelaksanaan Kartu Pra Kerja mendapatkan kritikan dari sejumlah
pihak.
Di antaranya Wakil Direktur Lembaga Peneliti Institute for Development of Economics and
Finance (INDEF) Eko Listiyanto.
Menurut Eko Listiyanto, program Kartu Pra Kerja belum bisa menjawab tantangan terhadap
peningkatan angka pengangguran yang terjadi saat ini.
"Sebetulnya Kartu Pra Kerja belum bisa menjawab tantangan terhadap peningkatan
pengangguran yang terjadi saat ini." "Bagaimanapun secara ekonomi kita belum bergerak
secara normal. Industri masih dibatasi, semuanyakan masih terbatas," terang Eko Listiyanto
dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompastv , Senin (13/6/2020).
209
