Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 211
Eko Listiyanto menyebut, keahlian yang diperlukan usai pandemi perlu dipikirkan dengan
matang.
Sorotan lain datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah
kejanggalan dalam pelaksanaan Kartu Pra Kerja .
KPK dalam kajiannya menilai, metode pelatihan yang berlangsung secara daring dan satu arah
tidaklah efektif.
Selain itu, metode pelaksanaan tersebut juga berpotensi fiktif dan merugikan keuangan negara.
"Metode pelaksanaan program secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan
keuangan negara, karena metode pelatihannya hanya satu arah," kata Wakil Ketua KPK
Alexander Marwata dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompastv , Jumat (19/6/2020).
Pelaksanaan Kartu Pra Kerja pun dinilai tidak memiliki mekanisme pengendalian atas
penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Terlihat dari bagaimana lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta
belum menyelesaikan keseluruhan pelatihan yang telah dipilih.
Peserta pun sudah mendapatkan insentif padahal belum menyelesaikan seluruh proses
pelatihan.
"Sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ujar Alexander
Marwata.
Selanjutnya KPK juga menyoroti kerjasama antara Kartu Pra Kerja dengan delapan platform
digital.
Menurut KPK, kerjasama tersebut tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
(Tribunnews.com/Rica Agustina).
210
