Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 222
KECEWA, SERIKAT BURUH MUNDUR DARI TIM TEKNIS RUU CIPTA KERJA
Jakarta - Sejumlah serikat buruh dan pekerja menyatakan keluar dan mengundurkan diri dari
tim teknis pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) Klaster Ketenagakerjaan
yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"KSPSI AGN, KSPI, dan FSP Kahutindo memutuskan untuk keluar dan mengundurkan diri dari
tim teknis RUU (Cipta Kerja)," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal seperti dikutip dari rilis resmi yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (14/7).
Ia menyebut ada 4 alasan pengunduran diri tersebut.
Pertama, tim disebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan
apapun dan hanya mendengarkan masukan dari pemerintah dan pengusaha.
Kedua , sikap kalangan pengusaha dianggap arogan dengan mengembalikan konsep RUU
usulan dari serikat pekerja dan tidak mau menyerahkan usulan konsep Apindo/KADIN secara
tertulis.
"Jika hanya sekedar mendengarkan masukan dan ngobrol-ngobrol saja, secara resmi kami
sudah menyampaikan masukan berupa konsep RUU secara tertulis kepada pemerintah dan
Apindo/KADIN, tetapi kemudian secara arogan konsep serikat pekerja dikembalikan," tutur Said.
Menurut Said, sikap tersebut menyalahi prinsip tripartite dan norma-norma dalam dialog sosial
yang mengedepankan kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan saling percaya untuk
mengambil keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat.
Ketiga , kalangan pekerja dan buruh mengatakan pihaknya merasa diburu-buru untuk
menyelesaikan pembahasan pada 18 Juli mendatang. "Dugaan ini hanya jebakan dan alat untuk
mendapatkan legitimasi dari buruh. Karena tidak mungkin membahas pasal-pasal yang
sedemikian berat hanya dalam 4-5 kali pertemuan," lanjutnya.
Keempat, KSPI menilai tidak ada kesepakatan dan keputusan dalam bentuk rekomendasi dalam
menyelesaikan substansi masalah omnibus law.
Ia bertutur bahwa masukan yang selama ini disampaikannya hanya sekedar ditampung.
Padahal, lanjutnya, ada banyak substansi dari klaster ketenagakerjaan harus diselesaikan
seperti penghapusan upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam
di bawah upah minimum, serta mengurangi nilai pesangon.
Belum lagi soal penggunaan buruh alih daya ( outsourcing ) dan buruh kontrak seumur hidup
untuk semua jenis pekerjaan. Waktu kerja yang eksploitasi, penghapusan cuti dan hak upah
saat cuti, dan masuknya TKA buruh kasar di Indonesia hanya sebagian dari pembahasan krusial
yang selama ini belum terselesaikan.
Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya tidak bertanggungjawab atas hasil dari pembahasan tim
saat ini yang diwakili oleh serikat pekerja Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
bersama beberapa serikat pekerja yang lainnya.
Senada, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keluar dari tim teknis
omnibus law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
221
