Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

kontrol dan pengawasan pemerintah. Padahal praktik situasi kerjanya rawan dan rentan
terhadap diskriminasi seperti pelecehan terhadap profesi, eksploitasi, dan kekerasan baik secara
ekonomi, fisik dan psikis (dalam bentuk intimidasi maupun dalam bentuk isolasi). Di dalam RUU
PPRT nantinya harus dipastikan adanya hak dan kewajiban yang berimbang antar PRT dan
pemberi kerja agar memberikan perlindungan dalam bentuk penghormatan hak asasi manusia,
keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum. Hal ini juga merujuk kepada Sustainable
Development Goals (SDGs) yang menyebutkan No One Left Behind, guna meningkatkan kualitas
hidup secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan PRT sebagaimana pekerja
lainnya tanpa ada yang tertinggal, serta memperjuangkan hak dan kewajiban yang seimbang
antara PRT dan pemberi kerja

Ringkasan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga
menegaskan, diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk
apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan, PRT adalah pekerjaan yang tidak
memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan
kesejahteraan PRT tidak hanya penting bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.

MENTERI: KEBERADAAN PEKERJA RUMAH TANGGA SANGAT PENTING

JAKARTA, publikreport.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan, diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah
Tangga (PRT) dalam bentuk apapun harus segera dihentikan.

Terutama anggapan, PRT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan tidak
bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan kesejahteraan PRT tidak hanya penting
bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.

Keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang dan membantu urusan rumah tangga
serta kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan guna memberikan perlindungan dan
kesejahteraan bagi PRT," tegas Bintang Puspayoga pada Webinar Pentingnya Undang-Undang
Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, sebagaimana siaran pers Kementerian PPPA
yang diterima publikreport.com, Senin 13 Juli 2020, malam.

Sudah menjadi tugas negara, menurut Bintang, untuk dapat memberikan perlindungan serta
rasa aman dan nyaman bagi segenap warganya, termasuk juga bagi PRT.

RUU PPRT sudah masuk ke dalam RUU Prioritas pada tahun 2020 dalam masa bakti DPR RI
periode 2019 - 2024. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mengawal terbentuknya aturan
ini, demi memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak bagi PRT. Selain itu,
karena data mengatakan bahwa mayoritas PRT berjenis kelamin perempuan, selaku menteri
yang memiliki tugas untuk menjamin pemberdayaan perempuan di Indonesia, saya tentunya
sangat mendukung pengesahan RUU PPRT ini agar tercipta aturan hukum yang jelas mengenai
hak dan kewajiban dari PRT termasuk juga dengan pemberi kerja. Hal ini untuk mengantisipasi
terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap PRT," paparnya.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada
Agustus 2019, Bintang mengungkapkan, PRT merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam
sektor informal. Di sektor informal sendiri, persentase pekerja perempuan memang lebih kecil
dibanding laki-laki, dan hal ini merupakan hal yang umum terjadi secara global (ILO, 2018).
283