Page 285 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Pekerja laki-laki pada kegiatan informal sebesar 58,03 persen, sementara perempuan 41,97
persen. D

ata Survei ILO dan Universitas Indonesia pada 2015 memperkirakan jumlah PRT di Indonesia
sebanyak 4,2 juta jiwa, dengan rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki.
Berdasarkan angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah PRT yang sebenarnya
lebih besar dari data-data yang disajikan karena seringkali PRT dipekerjakan secara lisan
sehingga luput dari pencatatan data.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan,
pengesahan RUU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan industrial kondusif tanpa
diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja.

“PRT, dia yang selalu dekat dengan kita. Dia yang selalu membantu pekerjaan rumah kita sehari
hari, dan dia juga yang berjasa untuk keluarga kita. PRT memberikan kontribusi yang cukup
signifikan dalam perekonomian global melalui tingkat angkatan kerja nasional. Jumlah dari PRT
diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa dengan persentase 75 persen PRT merupakan perempuan.
Oleh sebab itu, hal yang tidak boleh terlewatkan dalam RUU PPRT ialah pentingnya perjanjian
kerja antara PRT dan pemberi kerja guna memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak
dan penegakan norma kerja," jelasnya.

Dalam kenyataannya, menurut Ida, masih banyak permasalahan yang harus dihadapi PRT di
Indonesia. Antaranya, PRT yang sampai saat ini belum dianggap sebagai sebuah profesi; rata-
rata jam kerja PRT lebih panjang dari pekerja pada umumnya; sebesar 63 persen PRT bekerja
7 hari dalam seminggu; banyaknya PRT yang tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja yang
jelas; dan minimnya perlindungan jaminan sosial dan asuransi bagi PRT.

Adapun tujuan perlindungan PRT ialah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi
kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual, mengatur
hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT,
dan meningkatkan kesejahteraan PRT.

Perlindungan terhadap PRT sudah menjadi perhatian bagi pemerintah namun tidak akan
terwujud tanpa adanya sinergi dari seluruh pihak.

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, mari bersama kita dukung pengesaan RUU
PPRT dan serukan stop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga mulai dari diri kita sendiri
dan keluarga," jelasnya.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto mengatakan setelah melalui
16 tahun perjuangan di DPR untuk mendapat legitimasi atas statusnya yang sempat
mandek/mangkrak, pengesahan RUU PPRT ini akan menjadi sejarah baru dalam penghapusan
kekerasan dan diskriminasi di Indonesia, khususnya terhadap PRT.

RUU PPRT akan diusulkan menjadi RUU Inisiatif dan akan disidang paripurnakan pada Selasa,
14 Juli 2020 dan Kamis, 16 Juli 2020.

“Kami sangat bersyukur pada periode DPR 2020-2024, RUU PPRT ini mendapatkan perhatian
sejumlah anggota DPR. RUU PPRT ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam
perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia karena bersifat mengikat dan
adanya kepastian hukum. Maka dari itu perlu ada pengawalan dari kita semua," katanya.

Sebagaimana ketahui bersama, Giwo melanjutkan, PRT merupakan pekerjaan yang rawan dan
rentan dalam perlindungan hukum karena wilayah kerja bersifat domestik dan privat sehingga
tidak ada kontrol dan pengawasan pemerintah. Padahal praktik situasi kerjanya rawan dan

284