Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 37
Panja Komisi I DPR RI terhadap Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait
Pandemi Global Covid-19 menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI).
Dalam RDP yang berlangsung Selasa (14/7) kemarin, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai
Golkar, Christina Aryani mengangkat beberapa persoalan penting. Salah satunya adalah
mendesak komitmen BP2MI untuk serius memerangi sindikat pengiriman pekerja migran ilegal.
DPR MINTA BP2MI SERIUS PERANGI SINDIKAT PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN
ILEGAL
, JAKARTA - Panja Komisi I DPR RI terhadap Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar
Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen
Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI).
Dalam RDP yang berlangsung Selasa (14/7) kemarin, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai
Golkar, Christina Aryani mengangkat beberapa persoalan penting. Salah satunya adalah
mendesak komitmen BP2MI untuk serius memerangi sindikat pengiriman pekerja migran ilegal.
Lebih lanjut, Aryani menekankan bahwa masalah pengiriman PMI secara ilegal (PMI Non
Prosedural) merupakan permasalahan yang ada sejak dahulu dan sangat serius karena
berkaitan dengan sindikat perdagangan orang (human trafficking).
"Saya menyambut baik rencana BP2MI membentuk Satgas Sindikasi Perlindungan PMI Non
Prosedural pada bulan Agustus 2020, namun ingin memastikan hal ini betul-betul diseriusi," kata
Aryani mengingatkan.
"Harus jelas siapa saja yang akan terlibat dan yang terpenting bagaimana strategi BP2MI
memerangi sindikat ini. Jangan sampai selesai membentuk Satgas tetapi kasus-kasus tetap
marak terjadi," kata politikis Golkar dari Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta
Pusat dan luar negeri.
Pada kesempatan itu, Aryani mengapresiasi rencana BP2MI membebaskan pekerja migran dari
biaya penempatan di luar negeri. Namun, Aryani ingin memastikan rencana ini bisa berjalan dan
sustainable.
"Dari mana anggaran pembiayaannya dan bagaimana memastikan perusahaan penyalur di luar
negeri tidak membebankan biaya penempatan kepada PMI? Pemotongan gaji oleh penyalur di
luar negeri (overcharging) kerap terjadi dan menjadi permasalahan tersendiri seperti banyak
terjadi di Hong Kong," ungkap Aryani.
Aryani juga mendorong agar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran segera diselesaikan. Sejak
Mei 2020, menurut Aryani, BP2MI telah melakukan rapat intensif dengan Menko Kemaritiman
dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan
36
