Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 40
OMNIBUS LAW STRATEGI TERBAIK ATASI MASALAH EKONOMI DI TENGAH
PANDEMI
, Jakarta - Pengamat pajak dan staff khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Yustinus
Prastowo menilai Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan
strategi yang paling mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang muncul
karena pandemi Covid-19.
"Kalau dilihat secara objektif dan faktual, kita harus akui bahwa Indonesia ini over regulated
dan terlalu banyak aturan tumpang tindih. Butuh diet dan perampingan regulasi supaya bisa
bergerak gesit setelah pandemi ini. Omnibus Law Cipta Kerja ini strategi paling mungkin untuk
diambil bagi kebutuhan-kebutuhan objektif ekonomi kita saat ini," kata Yustinus dalam rilis
survei "Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja" yang diselenggarakan SMRC, Selasa (14/7).
Secara objektif, menurut Yustinus, Indonesia sebelum pandemi Covid-19 sudah mengalami
kesulitan untuk mengerek peringkat kemudahan memulai usaha atau Ease of Doing Business
(EoDB). Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index) yang sempat membaik pada
tahun 2017 pun akhirnya mentok dan turun kembali karena regulasi dan investasi yang
terganjal.
"Di saat pandemi ini, ekonomi kita yang biasanya ditopang oleh belanja rumah tangga dan
pemerintah praktis turun. Belanja pemerintah yang terus didorong juga punya batas. Otomatis
kita sangat memerlukan investasi untuk menopang ekonomi kita ini," kata Yustinus
menjelaskan.
Selain itu, secara kepastian hukum RUU Cipta Kerja juga mendorong kepastian hukum untuk
memulai usaha. Berbagai perizinan untuk pengusaha dan masyarakat yang ingin memulai usaha
mikro kecil menengah juga dipermudah.
"Perizinan yang mempersulit dihilangkan, terutama untuk usaha yang tidak berisiko tinggi.
Pelaku UMKM juga coba di-mainstreaming, mandat untuk melakukan kemitraan dan didorong
untuk membentuk PT. Ini membantu mereka untuk mendapat akses ke perbankan," kata
Yustinus.
Soal klaster ketenagakerjaan yang menuai pro kontra, Yustinus mengatakan harusnya publik
bisa melihat lebih jernih dan tak perlu berada dalam posisi yang dikotomis.
"Soal outsourcing, saya rasa ini tetap bisa dikomunikasikan jalan tengahnya. Terkait pesangon
yang jumlahnya diperkecil, pemerintah menawarkan unemployment benefit yang justru lebih
menjamin keberlangsungan pekerja," kata Yustinus menutup.
berita Jakarta (SR).
39
