Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

ICW DESAK JOKOWI CABUT PERPRES PROGRAM KARTU PRAKERJA BARU, INI
KATA ISTANA

Indonesia Corruption Watch ( ICW ) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun
2020 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Program Kartu Prakerja .

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian
mengatakan pemerintah tidak mencabut Perpres, hanya mengevaluasi Perpres tersebut.

Donny menuturkan, revisi Perpres tersebut berdasarkan evaluasi setelah mendengarkan
sejumlah masukan, salah satunya dari masyarkat sipil.

"Perpres tidak dicabut hanya dievaluasi dengan menimbang semua masukan termasuk dari
masyarakat sipil," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/7/2020).

Donny mengklaim bahwa program prakerja tersebut bagus untuk masyarakat yang terdampak
Covid-19 terutama yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Mengingat program tersebut berisikan pelatihan dan insentif kepada penerima manfaat.

"Itu artinya di program ini kan bagus untuk Intensif bagi mereka yang terkena PHK karena covid
berbentuk pelatihan dan insentif finansial," ucap dia.

Karena itu Donny menegaskan program Kartu Prakerja akan terus dianjutkan.

"Jadi akan diteruskan dengan berbagai perbaikan dan akan terus saja seiring dengan masukan-
masukan yang datang dari berbagai pihak," kata Donny.

Ketika ditanya soal dugaan maldaminitsrasi yang dilaporkan ICW kepada Ombudsman, Donny
menjawab diplomatis. Ia mengklaim bahwa program kartu prakerja sudah dijalankan sesuai
aturan.

"Kita harus lihat secara seksama dimana letak Maladministrasinya tapi yang jelas sampai semua
dijalankan dengan standar administasi yang prudent," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan aturan perubahan terkait program kartu Prakerja dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar
Perpres tersebut dicabut.

"Kami mendesak Presiden Jokowi mencabut Perpres 76/2020 dan menghentikan sementara
pelaksanaan program kartu prakerja hingga ada hasil evaluasi menyeluruh yang disampaikan
kepada masyarakat, kata Wana Alamsyah, peneliti ICW dalam keterangan pers, Senin
(13/7/2020).

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja diluncurkan pada 11 April 2020. Program tersebut
menuai banyak kritik.

Kritik tersebut dari mulai konflik kepentingan, tidak tepatnya sasaran penerima manfaat, soal
adanya dugaan maladministrasi, hingga adanya potensi kerugian negara yang terjadi
berdasarkan kajian dari KPK..

43