Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 53
Judul Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Harus Sesuai Kondisi
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
Halaman/URL http://www.koran-jakarta.com/perencanaan-tenaga-kerja-daerah-
harus-sesuai-kondisi/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-14 22:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan pentingnya eksistensi rencana tenaga kerja
(RTK) di tingkat pusat dan daerah sebagai pedoman untuk membuat kebijakan dalam sektor
ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
"Dengan memperhatikan dinamika ketenagakerjaan dan dinamika global kita semua dapat
melakukan review atau perbaikan RTK yang telah disusun agar perencanaan pembangunan
ketenagakerjaan benar-benar sesuai dengan tujuannya," kata Menaker ketika berbicara dalam
diskusi virtual tentang RTK yang dilakukan di Jakarta pada Selasa. Kebijakan yang dibuat
berdasarkan RTK penting karena tenaga kerja merupakan subyek sekaligus obyek yang
keberhasilannya akan mempengaruhi kesuksesan pembangunan nasional, terutama dalam
aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja.
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH HARUS SESUAI KONDISI
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta pemerintah daerah
(Pemda) memastikan kembali perencanaan tenaga kerja. Hal ini harus diperhatikan karena
perencanaan tenaga kerja sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah harus sesuai
dengan dinamika ketenagakerjaan, baik di tingkat daerah, nasional maupun global.
"Penting untuk Pemda memastikan kembali perencanaan tenaga kerja yang aktual dan akurat,"
ujar Menaker, dalam acara seminar Eksistensi Rencana Tenaga Kerja dalam Pembangunan
Ketenagakerjaan yang Berkelanjutan, di Jakarta, Selasa (14/7).
Perlu diketahu, substani dari perencanaan tenaga kerja sebagai persediaan, kebutuhan,
keseimbangan tenaga kerja di masa mendatang, dan rekomendasi kebijakan dan program.
Adapun manfaatnya adalah efisiensi dan efektivitas program ketenagakerjaan untuk
pemanfaatan bonus demografi yang optimal.
Menaker mengatakan dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja, Pemda harus
mengedepankan kolaborasi lintas sektor, termasuk baik lingkup pemerintah maupun dunia
usaha dan dunia industri. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyediakan sistem
52
