Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh
Indonesia. Di mana untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR.
Sedangkan daerah, dipusatkan di masing-masing Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi.

Sebelumnya, KSPI dan sejumlah serikat pekerja yang lain menyatakan keluar dari tim teknis
Omnibus Law klaster ketenagakerjaan. KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas,
bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara.

Padahal tidak bisa membuat keputusan untuk merubah pasal-pasal dalam di dalam RUU Cipta
Kerja yang merugikan buruh. Setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI keluar dari tim
bentukan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir "omnibus law" kluster
ketenagakerjaan akan merugikan buruh. ANTARA/Muhammad Zulfikar Pertama, tim hanya
menampung masukan. Kedua, unsur Apindo/Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep tertulis.
Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk berdiskusi secara mendalam.

"Dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU
Cipta Kerja," kata Said dalam keteranganya, Selasa (14/7).

Said Iqbal menjelaskan, dalam aksi tersebut ada dua tuntutan yang akan disuarakan. Pertama,
menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan yang kedua menolak PHK akibat dampak COVID-19.

"Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia.
Sebelum aksi dilakukan, terlebih dahulu kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke
pemerintah dan DPR RI terkait dua isu tadi," lanjutnya KSPI berharap kepada pemerintah dan
DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, kemudian fokus
menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi akan terjadi.

Ratusan buruh yang akan berunjuk rasa di DPRD Jawa timur melintas di Jalan Embong Malang,
Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/1/2020). (ANTARA Jatim/Didik Suhartono/ZK) Dalam hal ini
Said Iqbal menegaskan, bahwa omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Karena itu
pembahasan omnibus law harus segera dihentikan.

"KSPI mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran COVID-19
dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun
internasional," tegas Said Iqbal.

Oleh karena itu, selain meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan, pihaknya meminta
agar pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) pengendalian terhadap stabilnya mata
uang rupiah terhadap dollar, (2) menjamin ketersediaan raw material impor dengan
menerapkan kebijakan yang efisien, (3) menghindari PHK massal dengan melibatkan sosial
dialog bersama serikat buruh, dan (4) menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap
memberikan upah ketika buruh dirumahkan.

(Knu).

79