Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 84
"Dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU
Cipta Kerja," ungkap Said.
Said Iqbal menjelaskan, dalam aksi tersebut ada dua tuntutan yang akan disuarakan. Pertama,
menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan yang kedua menolak PHK akibat dampak Covid-19.
Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia.
"Sebelum aksi dilakukan, terlebih dahulu kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi
ke pemerintah dan DPR RI terkait dua isu tadi," lanjutnya Dikatakan Said, KSPI berharap kepada
pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja,
kemudian fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi akan terjadi. Dalam
hal ini Said Iqbal menegaskan, bahwa omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis.
Karena itu pembahasan omnibus law harus segera dihentikan.
"KSPI mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran Covid-19
dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun
internasional," tegas Said.
Oleh karena itu, selain meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan, pihaknya meminta
agar pemerintah melakukan beberapa hal. Antaranya, pengendalian terhadap stabilnya mata
uang rupiah terhadap dollar, menjamin ketersediaan raw material impor dengan menerapkan
kebijakan yang efisien. Kemudian menghindari PHK massal dengan melibatkan sosial dialog
bersama serikat buruh, dan menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan
upah ketika buruh dirumahkan..
83
