Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 96
Judul KABAR BURUK, Peserta Program Kartu Prakerja yang Curang Bakal
Disanksi dan Diminta Ganti Rugi
Nama Media bangka.tribunnews.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://bangka.tribunnews.com/2020/07/14/kabar-buruk-peserta-
program-kartu-prakerja-yang-curang-bakal-disanksi-dan-diminta-ganti-
rugi
Jurnalis Teddy M (CC)
Tanggal 2020-07-14 20:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Susiwijono (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Dengan
adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar,
karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta
program Kartu Prakerja
positive - Susiwijono (Sesmenko Perekonomian) Penambahan anggota Komite ini bertujuan
untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik
negative - Susiwijono (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Jika penerima
Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi,
Manajemen Pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
positive - Susiwijono (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Komite
mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020 dengan rencana kuota
dapat mencapai 500.000 orang peserta yang memberi prioritas pada pekerja terdampak
berdasarkan data White List dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya komite juga
mengharapkan agar pelatihan offline dapat segera dibuka pada pertengahan Agustus 2020 pada
daerah yang sudah memungkinkan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan dan
physical distancing
neutral - Panji Winanteya Ruky (Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana) Tidak bisa sampai
akhir tahun ini. Harus cepat. Pak Menko Perekonomian menyatakan harus segera dan menjadi
prioritas
Ringkasan
Para penerima dana dari Program Kartu Prakerja yang curang bakal dikenakan sanksi. Tak
hanya pidana, pemerintah akan menuntut ganti rugi.
95
