Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2019
P. 33
Indonesia tidak ingin penempatan ke Saudi penuh masalah lagi, sementara negara
kerajaan itu juga menyadari peliknya posisi pekerja rumah tangga dalam sebuah
keluarga. Secara adat dan kebiasaan, mereka di bawah kuasa pemilik rumah (u ser
) .
Saudi menghormati urusan privat setiap rumah tangga. Hal itu dipecahkan, dengan
menjadikan syarikah sebagai user dan pemilik PMI. Syarikahlah yang bertanggung
jawab atas keselamatan dan menjamin hak-hak PMI.
Syarikah berhak menarik PMI dari suatu rumah jika keselamatan PMI terancam atau
mendapat perlakuan tidak terpuji. Dalam kontrak, syarikah berhak masuk ke rumah
tangga karena mereka "pemilik", dan keluarga pengguna hanya "meminjam" dari
syarikah.
Karena itu, PMI diberi telepon seluler agar bisa berkomunikasi ke luar rumah.
Di sisi lain, Indonesia juga berhati-hati dalam menempatkan kembali PMI ke Saudi,
karena sekali pintu Saudi terbuka, maka terbuka pula 21 pintu negara tujuan
penempatan lainnya.
Karena itu, perjanjian dan kesepakatan dengan Saudi harus benar-benar matang
karena akan menjadi contoh bagi negara lain.
Indonesia ingin PMI yang ditempatkan benar-benar berkualitas, terampil, sehat,
berkelakuan baik, dan loyal, tidak kabur dari majikan.
Persiapan di dalam negeri menjadi kunci sukses tidaknya program penempatan
tersebut. Mereka yang dikirim harus benar-benar terseleksi dan paham adat serta
kebiasaan masyarakat setempat.
Kemenaker menerbitkan Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan
Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal sebagai dasar hukum daan
acuannya.
Penempatan akan dilakukan dalam satu kanal, termasuk penerbitan visa kerja,
jabatan (bidang kerja) terbatas, hanya tujuh, penempatan oleh perusahaan tertentu
di daerah tertentu dan aturan lainnya.
Kemenlu RI juga mendukung sistem satu kanal ini dan menyatakan sebagai momen
yang ditunggu-tunggu banyak pihak.
Sejumlah 57 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang sudah
diseleksi Kemenaker RI dan berada dalam koordinasi Apjati menjadi penanggung
jawab "misi" ini. Mereka yang menyeleksi, melatih, memeriksa kesehatan, dan
menjaga hak-hak PMI.
Page 32 of 121.
