Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2019
P. 72
Title KOPERASI PEKERJA MIGRAN CEGAH RISIKO JERATAN UTANG RENTENIR
Media Name tempo.co
Pub. Date 25 Juli 2019
https://nasional.tempo.co/read/1228495/koperasi-pekerja-migran-cegah-r isiko-jeratan-
Page/URL
utang-rentenir
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta menuntut pemerintah
membatalkan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Menurut mereka, akan banyak poin dalam UU tersebut yang dapat
merugikan kaum buruh.
"Kami FSPMI DKI Jakarta menolak dengan tegas terkait dengan rencana revisi
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada 77 pasal
yang rencananya akan direvisi. Hampir 60% sangat merugikan kami kaum buruh,"
ungkap Mubarok, koordinator aksi saat diwawancarai di depan Balai Kota DKI
Jakarta, Kamis (25/7).
Hari ini, FSPMI DKI Jakarta menggelar aksi di depan kantor Anies Baswedan.
Mereka meminta Pemprov DKI agar memberikan perlindungan ketenagakerjaan jika
UU tersebut direvisi.
"Memang betul ada kekurangan di undang-undang itu, nah Undang-indang itu harus
diperbaiki, tapi bukan justru dikebiri seperti ini hak-hak buruh. Nah makanya kita
hari ini menyampaikan pesan ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan," katanya.
Menurut Mubarok, ada tiga hal fundamental yang terancam jika UU tersebut direvisi,
yakni jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
"Nah ini yang kita desak supaya pemerintah berpikir ulang untuk mengkaji undang-
undang itu. Boleh ditambal, tetapi jangan 77 poin pasal ini justru dihilangkan atau
diubah," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri pernah menyebut bahwa revisi
tersebut untuk kepentingan bersama, baik kalangan buruh maupun pengusaha.
Selain itu, revisi dimaksudkan agar Indonesia bisa merespons dinamika pasar kerja
dengan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik.
Page 71 of 121.
