Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 59
Title PRESIDEN MASIH BISA TARIK LAGI OMNIBUS LAW
Media Name jawapos.com
Pub. Date 10 Maret 2020
https://www.jawapos.com/nasional/10/03/2020/presiden-masih-bisa-tarik- lagi-omnibus-
Page/URL
law/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Penolakan terhadap omnibus law bergaung makin kencang di Jogjakarta. Kemarin
(9/3) ribuan mahasiswa dan warga turun ke jalan dalam aksi Gejayan Memanggil.
Mereka memadati simpang tiga Jalan Affandi.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi kemarin. Seluruhnya berfokus
pada pembahasan RUU Omnibus Law.
Antara lain pembatalan pembahasan omnibus law yang meliputi RUU Cipta Kerja,
RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kefarmasian. "Kami menyatakan
mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara yang
mendukung pengesahan omnibus law," tegas humas aksi Gejayan Memanggil
Kontra Tirano saat ditemui Jawa Pos Radar Jogja di simpang tiga Jalan Affandi
kemarin.
Massa juga menyerukan kepada seluruh rakyat untuk terlibat dalam aksi mogok
nasional. Peserta aksi menganggap pemerintah tak serius menyelesaikan berbagai
masalah bangsa. Pada saat bersamaan, pemerintah justru mengusulkan produk
omnibus law. Tirano menilai omnibus law merampas hak-hak dasar warga negara.
Aksi tersebut juga diikuti ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM Jogjakarta. Mereka fokus menyoroti RUU Cipta
Kerja. Ketua BEM KM UGM Jogjakarta Sulthan Farsas Nanz menegaskan, RUU Cipta
Kerja menghilangkan keberpihakan kepada para pekerja.
"Kue terbesar dari kebijakan ini dihadiahkan kepada golongan pengusaha dan
investor. Ini harus dikritisi. Jangan sampai RUU yang tidak memayungi kaum
pekerja ini disahkan," tegasnya.
Sementara itu, di Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak
DPR untuk menolak pembahasan RUU itu. RUU inisiatif pemerintah tersebut dinilai
terlalu memberikan karpet merah kepada investor dengan mengabaikan hak-hak
pekerja. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Napitupulu menyampaikan, RUU
Cipta Kerja juga berdampak pada berbagai persoalan.
Alih-alih membenahi tumpang-tindih regulasi, konsep omnibus law justru
memperumit peraturan. Sebab, akan melahirkan lebih banyak peraturan pelaksana.
Di sisi lain, menabrak banyak perundang-undangan yang dinilai sudah efektif
Page 58 of 117.
