Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 60
berlaku. Misalnya, UU Ketenagakerjaan, UU Penanaman Modal, UU Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Pemerintah Daerah. "Jika diteruskan,
substansi RUU itu bisa meruntuhkan keadaban hukum," jelasnya.
Di bagian lain, RUU yang diserahkan kepada DPR bisa ditarik lagi oleh pemerintah.
Itu dapat ditempuh jika belum ada pembahasan di DPR. Ketentuan tersebut diatur
dalam Undang-Undang (UU) 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Nah, itu bisa berlaku untuk RUU Cipta Kerja.
Sejauh ini, untuk omnibus law tersebut, memang belum ada pembahasan setelah
maraknya penolakan. "Presiden melalui kementerian terkait bisa menarik lagi RUU
itu (RUU Cipta Kerja, Red)," jelas peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum
(Puskapkum) Ferdian Andi.
Diketahui, draf berikut naskah akademik RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR
12 Februari lalu. Namun, surat presiden (surpres) belum dibacakan dalam rapat
paripurna penutupan masa sidang ke-2 pada 27 Februari lalu. "Secara normatif,
sama sekali belum ada pembahasan," ucap Ferdian.
Tata cara penarikan RUU, sambung dia, diatur dalam Peraturan DPR 3/2012
tentang Tata Cara Penarikan RUU. Persisnya di pasal 9 ayat (3). Presiden
menyampaikan pernyataan tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai penjelasan
alasan penarikan. Nah, penarikan RUU oleh presiden selanjutnya diumumkan oleh
pimpinan dewan dalam rapat paripurna.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD irit komentar mengenai aksi penolakan
terhadap omnibus law. "Ya, nanti kami tampung dulu lah. Nggak apa-apa demo,
bagus," terangnya kemarin.
Page 59 of 117.
