Page 149 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 149
"Nah kalau pun kami menerima, kami akan memelajari, membaca, dan mendiskusikan dengan
teman-teman yang lain, termasuk DPP yang ada di seluruh Indonesia," sambung dia.
Nurjaman menyayangkan adanya revisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Pihaknya tak
bisa memahami mengapa SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 soal UMP DKI Jakarta tahun
2022 direvisi.
Menurut dia, revisi UMP yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada
Sabtu kemarin melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021.
Nurjaman mengatakan, pihaknya hendak menempuh jalur hukum agar keputusan Anies soal
revisi UMP DKI Jakarta dapat dibatalkan.
Guna menempuh jalur tersebut, Apindo DKI Jakarta hendak terlebih dahulu berdiskusi dengan
para pengusaha dan stakeholder di wilayah tersebut yang nantinya akan terdampak dengan
revisi UMP DKI Jakarta 2021.
Dia berharap bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan revisi SK Gubernur DKI
Jakarta Nomor 1395.
148
