Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Judul Kenaikan UMP DKI Jakarta Dinilai Bisa Sebabkan PHK Massal

Nama Media merdeka.com
Newstrend Upah Minimum 2022

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kenaikan-ump-dki-jakarta-dinilai-bisa-
sebabkan-phk-massal.html

Jurnalis Merdeka
Tanggal 2021-12-19 17:30:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta jilid kedua sebesar 5,1 persen yang
dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai akan berpengaruh terhadap beberapa
hal. Salah satunya aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pihak
pemberi kerja.

KENAIKAN UMP DKI JAKARTA DINILAI BISA SEBABKAN PHK MASSAL

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta jilid kedua sebesar 5,1 persen yang
dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai akan berpengaruh terhadap beberapa
hal. Salah satunya aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pihak
pemberi kerja.
"Mungkin PHK akan meningkat karena tidak mampu membayar upah setelah kenaikan UMP DKI
Jakarta jilid 2 ini," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz,
Minggu (19/12).

Selain itu, Adi memprediksi kenaikan UMP DKI Jakarta ini bisa membuat pembelian bahan
produksi akan turun. "Bisa saja perusahaan memilih jalan menutup perusahaannya,"
sambungnya.

Adi menilai, kenaikan UMP dadakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta jelas melanggar
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada kebijakan ini,
penetapan UMP sudah ditetapkan pada 21 November 2021.

Dengan kenaikan ini, Kadin Indonesia menyatakan akan melakukan beberapa langkah, antara
lain: - Kadin Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenaker
RI - Akan melakukan Langkah-langkah Hukum - Akan berunding dengan Serikat Pekerja.

151