Page 156 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 156

Judul               Pengusaha Khawatir Efek Domino Usai Anies Revisi UMP 2022

                Nama Media          idntimes.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022

                Halaman/URL         https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-
                                    1/pengusaha-khawatir-efek-domino-usai-anies-revisi-ump

                Jurnalis            Vadhia Lidyana
                Tanggal             2021-12-19 17:05:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative  -  Nurjaman  (Wakil  Ketua  DPP  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  DKI  Jakarta
              bidang Pengupahan dan Jaminan sosial) Kalau ini terjadi, dampaknya sangat luas. Bukan hanya
              di  DKI  Jakarta,  tapi  akan  berdampak  luas  bagi  seluruh  pengusaha  atau  pimpinan  daerah  di
              Indonesia

              neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang
              Pengupahan  dan  Jaminan  sosial)  Alasan  kami  menolak  keputusan  revisi  Gubernur,  karena
              kepgub yang lama tidak cacat, sudah benar sesuai kaidan hukum, yakni ketentuan PP nomor 36
              tahun 2021 tentang pengupahan yang di dalamnya ada UMP dan UMK untuk sisi formulanya

              neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang
              Pengupahan dan Jaminan sosial) Kalau pendekatan-pendekatan tidak membuahkan hasil, kami
              juga akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Termasuk mengajukan gugatan ke PTUN
              terkait dengan kebijakan Pergub revisi tersebut

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Ketua  Umum  DPD  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia
              (Hippi)  Provinsi  DKI  Jakarta)  Kami  dari  pelaku  usaha  meminta  klarifikasi  dari  Menteri
              Ketenagakerjaan,  karena  mereka  yang  bertanggung  jawab  menegakkan  aturan  dan  regulasi
              yang berkaitan dengan penetapan UMP
              negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
              (Hippi) Provinsi DKI Jakarta) Ini harus segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena
              ditakutkan  nanti  ada  pihak  pengusaha  yang  menggungat  revisi  UMP  ini  akan  semakin  tidak
              produktif, di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemik COVID-
              19





                                                           155
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161