Page 161 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 161

Judul               Langkah Anies Naikkan UMP Dinilai Selaras UU Ciptaker

                Nama Media          harianjogja.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022

                Halaman/URL         https://news.harianjogja.com/read/2021/12/19/500/1091224/langkah-
                                    anies-naikkan-ump-dinilai-selaras-uu-ciptaker

                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2021-12-19 16:47:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi
              (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 dinilai tepat, meskipun mendapat respons negatif dari
              kalangan pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel
              Siregar menjelaskan ada 2 alasan mendasar yang melegitimasi keputusan tersebut.



              LANGKAH ANIES NAIKKAN UMP DINILAI SELARAS UU CIPTAKER

              Harianjogja.com, JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan
              upah  minimum  provinsi  (UMP)  2022  dari  0,85  persen  menjadi  5,1  dinilai  tepat,  meskipun
              mendapat respons negatif dari kalangan pelaku usaha.

              Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan
              ada 2 alasan mendasar yang melegitimasi keputusan tersebut. Pertama, dalam ketentuan Pasal
              88C ayat (1) UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Gubernur wajib menetapkan upah
              dan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP.

              "Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di
              DKI  yang  sebelumnya  hanya  naik  0,85  persen,"  ujar  Timboel  kepada  wartawan,  Minggu
              (19/12/2021).

              Apabila mengacu pada regulasi operasionalnya, PP No. 36/2021 tentang Pengupahan Pasal 26
              ayat 2, penyesuaian upah nilai minimum ditetapkan di rentang nilai tertentu antara batas atas
              (BA) dan batas bawah (BB) upah minimum wilayah yang bersangkutan.

              Dengan indikator nilai rata-rata konsumsi per kapita di DKI senilai Rp2.336.429, rata-rata jumlah
              anggota keluarga di Jakarta sebanyak 3,43 orang, dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang



                                                           160
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166