Page 163 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 163
Judul Pengusaha Tolak Kenaikan UMP 2022 Yang Ditetapkan Sepihak
Gubernur DKI
Nama Media jagatbisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jagatbisnis.com/pengusaha-tolak-kenaikan-ump-2022-yang-
ditetapkan-sepihak-gubernur-dki/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-19 16:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pengusaha menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen. UMP
tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Karena sebagian
besar pengusaha di Jakarta memilih untuk tetap mengacu pada besaran UMP yang ditetapkan
Dewan Pengupahan DKI.
PENGUSAHA TOLAK KENAIKAN UMP 2022 YANG DITETAPKAN SEPIHAK GUBERNUR
DKI
JagatBisnis.com- Pengusaha menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar
5,1 persen. UMP tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.
Karena sebagian besar pengusaha di Jakarta memilih untuk tetap mengacu pada besaran UMP
yang ditetapkan Dewan Pengupahan DKI.
“Bahkan ada beberapa dari pengusaha yang belum dapat memikirkan strategi lain, apabila
kenaikan UMP 2022 tetap dipaksakan naik 5,1 persen,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi dalam keterangan tertulis, Minggu
(19/12/2021).
Dia mempertanyakan, atas dasar apa hukum revisi kenaikan UMP DKI oleh Gubernur DKI
menjadi Rp4.641.854. Karena penetapan revisi ini tidak melalui sidang Dewan Pengupahan DKI.
Maka, pengusaha bakal menggunakan nilai UMP 2022 Rp4.453.935,536, yang hanya naik 0,85
persen tahun ini.
“Kenaikan UMP 2022 di tengah pandemi ini semakin membebani para pengusaha untuk bangkit
lagi pasca pandemi Covid-19. Apalagi, di tengah perbaikan perekonomian daerah sebagai akibat
162
