Page 162 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 162
bekerja sebanyak 1,44 orang, maka didapat nilai BA UMP senilai Rp.5.565.244 dan BB
Rp2.782.622.
Dengan nilai BA dan BB tersebut, maka Gubernur DKI memiliki kewenangan untuk menetapkan
penyesuaian nilai UMP 2022 di rentang nilai Rp. 5.565.244 dan Rp. 2.782.622.
"Jadi, kalau Gubernur DKI menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp
4.641.854, maka nilai tersebut masih dalam rentang BA dan BB yang diamanatkan PP No. 36
tersebut," jelasnya.
Dengan kata lain, Timboel menilai, tidak ada yang salah dengan revisi tersebut UMP DKI tahun
depan sudah ditetapkan sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 36/2021.
Kedua, mengacu pada Pasal 88 ayat (3) UU Cipta Kerja, Gubernur menetapkan UMP berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Dengan kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen, maka upah riil pekerja terjaga karena kenaikan
UMP 2022 lebih besar dari nilai inflasi DKI sebesar 1,14 persen.
Hal tersebut diperkirakan mendongkrak daya beli pekerja serta meningkatkan konsumsi rumah
tangga sehingga mengakselerasi pergerakan barang dan jasa.
Sebagai informasi, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto/PDB) dan produk domestik regional
bruto (PDRB).
Sekadar catatan, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB di Jakarta lebih tinggi jika
dibandingkan dengan level nasional, yakni 61,51 persen. Sementara itu, secara nasional
konsumsi rumah tangga menyumbang 57,6 persen terhadap PDB.
Diberitakan sebelumnya, keputusan Pemprov DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP 2022 dari 0,85
persen menjadi 5,1 persen tidak mendapatkan afirmasi dari kalangan pelaku usaha. Kenaikan
tersebut menaikkan UMP di Ibu Kota senilai Rp225.667 sehingga jumlahnya menjadi Rp4,64 juta.
Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan
Jaminan Sosial Nurzaman menilai langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan tersebut menjadi hal yang tidak mengenakkan bagi pelaku usaha.
"Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi
kenaikan upah," kata Nurzaman kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.
161
