Page 165 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 165
Judul Penyesuaian UMP 2021 DKI Jakarta, Langgar UU Cipta Kerja?
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479336/penyesuaian-
ump-2021-dki-jakarta-langgar-uu-cipta-kerja
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-12-19 16:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini artinya seluruh
gubernur termasuk Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP. Dengan
kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di DKI yang
sebelumnya hanya naik 0,85 persen
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jika Gubernur DKI
menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854, maka nilai
tersebut masih dalam rentang yang diamanatkan PP No. 36 tersebut
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini artinya daya beli
pekerja akan meningkat. Daya beli yang meningkat akan mendorong konsumsi sehingga
pergerakan barang dan jasa akan lebih cepat lagi. Konsumsi pekerja akan sangat mendukung
konsumsi agregat
Ringkasan
Kalangan pekerja menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi
besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen telah
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Meski tidak
memakai 10 data dalam penghitungan UMP sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan
Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, langkah tersebut tidak serta-merta melanggar
regulasi.
164
