Page 170 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

DKI JAKARTA REVISI UMP, PENGUSAHA MENANTI KABAR MENAKER

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi sekaligus menaikkan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp225.667. Berarti, UMP Jakarta naik 5,1 persen di 2022.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang
mengatakan, pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merivisi UMP
DKI Jakarta tahun 2022 yang awalnya sebesar 0,85 persen. Hal ini sebagaimana berdasarkan
formula yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 menjadi 5,1 persen atau naik sebesar
Rp225.667 dari UMP 2021.

"Kami baru hanya membaca pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan
revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021,"
ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Desember 2021.

Dirinya mempertanyakan apakah SK tersebut telah disampaikan kepada Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ini dikarenakan, Menaker menjadi salah satu yang bertanggung
jawab dalam menegakan regulasi yang berkaitan dengan UMP.

"Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur
tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami
dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja," ujarnya.

Dirinya pun menghormati itikad baik Gubernur DKI Anies Baswedan yang ingin memperjuangkan
nasib warganya. Akan tetapi, semua ada dasar hukum dan regulasinya.

Di sinilah, lanjut Sarman, peran Kementerian Tenaga Kerja bagaimana mampu mengawal
regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dikarenakan, menyangkut
UMP merupakan kepentingan bersama antara Pengusaha dan Pekerja.
"Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini
kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses
penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ini segera diluruskan supaya tidak
berkepanjangan,karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini
akan semakin tidak produktif, disisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan
pandemi covid 19," ujarnya.

169