Page 164 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 164
dari pandemi, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dapat lebih bijak dalam menetapkan kebijakan,”
ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(DPD HIPPI) Sarman Simanjorang meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
terkait kebijakan Gubernur DKI yang merevisi besaran kenaikan UMP di Jakarta.
Karena sebelum Anies merevisi UMP, ia telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan bahwa formula
penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.
“Kalangan pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kementerian Ketenagakerjaan sudah
menjawab Surat Gubernur DKI itu, sehingga ada peluang untuk merevisi aturan yang telah
ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena
yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan
UMP,” ujar Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).
Ia mengaku saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK)
Gubernur yang merevisi kenaikan UMP DKI 2022. Karena itu merupakan itikad baik Anies yang
ingin memperjuangkan nasib warganya. Tapi putusan itu juga harus berdasarkan hukum dan
regulasi.
“Kami menyerahkan sepenuhnya permasalahan UMP kepada Kemenaker untuk meluruskan dan
memastikan proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang ada. Ini segera diluruskan
supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat
revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan
perekonomian di tengah pandemi Covid-19,” tutupnya. (*/eva)
163
