Page 155 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 155
Adi menilai, kenaikan UMP dadakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jelas
melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada
kebijakan ini, penetapan UMP sudah ditetapkan pada 21 November 2021.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dengan kenaikan ini, Kadin Indonesia menyatakan bakal melalukan beberapa langkah, antara
lain:
- Kadin Indonesia akan berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenaker RI
- Akan melakukan Langkah-langkah Hukum
- Akan berunding dengan Serikat Pekerja.
"Dan di samping itu, kami akan berkordinasi juga dengan asosiasi-asosiasi perusahaan untuk
mengedepankan dialog sosial dengan pekerja," kata Adi.
Adi menyebut, Anies Baswedan selalu Gubernur DKI Jakarta semustinya bisa memberikan contoh
baik buat para gubernur di Indonesia. Selain itu, Anies juga diharapkan bisa lebih memikirkan
UMKM yang jumlahnya sangat besar, mencapai 99,98 persen secara nasional.
"Maka dalam hal ini, pemerintah harus segera membuat aturan tentang bagaimana untuk
melindungi pekerja dan pengusaha yang bekerja dan menjalankan usahannya di usaha mikro
kecil. Kaarena usaha kecil itu jumlahnya mencapai 99,98 persen yang belum tertata upah dan
jaminan sosialnya," tuturnya.
154
