Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 17
Judul Buruh: Revisi Kenaikan UMP Harusnya Dilakukan Semua Gubernur di
Indonesia
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/20/buruh-revisi-kenaikan-
ump-harusnya-dilakukan-semua-gubernur-di-indonesia
Jurnalis Muhammad Zulfikar
Tanggal 2021-12-20 07:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Kahar S Cahyono (Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (DPP FSPMI)) Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga
dilakukan oleh semua Gubernur di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan
UMP tahun 2022
neutral - Kahar S Cahyono (Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (DPP FSPMI)) Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap kaum buruh,
tapi juga menjadi satu kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten,
Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Kepri
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka
para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu
kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih
cepat derapnya demi kebaikan kita semua
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Keputusan ini, selain mempertimbangkan
sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan
kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini
dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami pun berpandangan ini angka yang
terlalu kecil untuk buruh di Jakarta
16
