Page 18 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 18
Ringkasan
Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022
menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun
2022 berdasarkan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.
BURUH: REVISI KENAIKAN UMP HARUSNYA DILAKUKAN SEMUA GUBERNUR DI
INDONESIA
Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022
menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun
2022 berdasarkan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.
"Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur
di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022," ujar Wakil
Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) Kahar S
Cahyono dalam keterangannya, Minggu (19/12/2021).
Kahar bilang UMP yang sebelumnya telah ditetapkan oleh seluruh gubernur di Indonesia tersebut
berada di bawah inflasi. Sehingga hal itu akan menekan daya beli masyarakat.
Revisi UMP juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-
Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja
Inkonstutisional bersyarat. Berdasarkan putusan tersebut, penghitungan UMP tahun 2022
sebelumnya tak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu harus kembali pada aturan sebelumnya.
"Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap kaum buruh, tapi juga menjadi satu
kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi," terang Kahar.
Dorongan serupa juga diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal. Said bilang terdapat sejumlah wilayah yang harus segera merevisi upah minimum.
"Khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur, Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Kepri," ungkap Said.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan
demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.
"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai
tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).
Selain itu, kata dia, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli
masyarakat maupun para pekerja tidak turun. Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP
didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih
lagi, ujar Anies, pada enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6%.
"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha," kata dia.
17
