Page 239 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Judul Kemenaker Diminta Klarifikasi Kenaikan UMP DKI versi Anies

Nama Media kronologi.id
Newstrend Upah Minimum 2022

Halaman/URL https://kronologi.id/2021/12/19/kemenaker-diminta-klarifikasi-
kenaikan-ump-dki-versi-anies/

Jurnalis REDAKSI
Tanggal 2021-12-19 09:20:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha
Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri
Tenaga Kerja,karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang
berkaitan dengan penetapan UMP

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha
Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia
usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan
pekerja
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha
Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena
ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak
produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi covid-
19

Ringkasan

Pengusaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022 di ibu kota. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, sebelum Anies merevisi UMP, orang
nomor satu di DKI itu telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan bahwa formula penetapan UMP
DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

238