Page 237 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 237
Judul Kadin Pertanyakan Dasar Hukum Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen
Nama Media tirto.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://tirto.id/kadin-pertanyakan-dasar-hukum-anies-naikkan-ump-
dki-51-persen-gmpV
Jurnalis Selfie Miftahul Jannah
Tanggal 2021-12-19 09:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Ini harus segera
diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang
mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih berjuang
memulihkan perekonomian ditengan pandemi COVID-19
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Kami baru hanya
membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Nah yang menjadi
pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat gubernur tersebut sehingga
ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Di sinilah peran
Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada, memberikan
kepastian hukum bagi dunia usaha karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama
antara pengusaha dan pekerja
Ringkasan
Kadin DKI Jakarta meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait keputusan
Anies dalam menetapkan UMP 2022. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mempertanyakan dasar
hukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada
2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 sehingga menjadi Rp4.641.854.
236
