Page 288 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

UMP JAKARTA DIREVISI, PENGUSAHA TUNGGU PENJELASAN ANIES

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merivisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. Para pengusaha pun menunggu
penjelasan Anies.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang
mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang
merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula
yang diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menjadi 5,1 persen

“Kami baru membaca pemberitaan dari media,” ujarnya kepada RM.id, Sabtu (18/12).

Sarman mengatakan, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 memang mendapat penolakan dari
Serikat Pekerja dengan melakukan demo di Balai Kota karena dianggap terlalu kecil. Gubernur
DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI bernomor
533/-85.15 tertanggal 22 November 2021 yang berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI
Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk dirubah.

Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur
tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. “Tentu kami
dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang
bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP,”
ujarnya.

Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib warganya, namun
semua ada dasar hukum dan regulasinya. Disinilah peran Kementerian Tenaga Kerja untuk
mengawal regulasi yang ada dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

“Karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja,”
ujarnya.

Dia menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar
meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah
ditetapkan. Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada
pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif.

“Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19,”
ujarnya. [DIT]

287