Page 284 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 284
ANIES REVISI UMP DKI 2022, PENGUSAHA MINTA KLARIFIKASI KEMNAKER
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan
demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi)
DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pengusaha belum menerima dan
membaca salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022.
"Kami baru membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Tahun 2021," ujarnya ketika
dihubungi, Sabtu (18/12/2021).
Menurut dia, memang penetapan UMP DKI Jakarta 2022 mendapat penolakan dari Serikat
Pekerja karena dianggap terlalu kecil. Gubernur DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat
dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI bernomor 533/-85.15 tertanggal 22 November 2021 yang
berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta
dan diminta untuk diubah.
"Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat gubernur
tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami
dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena mereka lah yang
bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP,"
jelas dia.
Sarman menghormati itikad baik gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya.
Namun demikian, lanjut Sarman, semua ada dasar hukum dan regulasinya.
"Di sini lah peran Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada
memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan
kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," ungkapnya.
Dia pun menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah, dalam hal ini Kemnaker agar
meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah
ditetapkan.
"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak
pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain kita masih
berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19," tandasnya.
283
