Page 285 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 285
Judul UMP Jakarta Direvisi, Pengusaha Tunggu Penjelasan Anies
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1817676/ump-jakarta-
direvisi-pengusaha-tunggu-penjelasan-anies
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-18 21:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merivisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. Para pengusaha pun menunggu
penjelasan Anies. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK
Gubernur yang merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen
berdasarkan formula yang diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menjadi 5,1
persen
UMP JAKARTA DIREVISI, PENGUSAHA TUNGGU PENJELASAN ANIES
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merivisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. Para pengusaha pun menunggu
penjelasan Anies.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang
mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang
merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula
yang diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menjadi 5,1 persen. Kami baru
membaca pemberitaan dari media, ujarnya kepada RM.id, Sabtu (18/12).
Sarman mengatakan, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 memang mendapat penolakan dari
Serikat Pekerja dengan melakukan demo di Balai Kota karena dianggap terlalu kecil. Gubernur
DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI bernomor
533/-85.15 tertanggal 22 November 2021 yang berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI
Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk dirubah.
Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur
tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami
dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang
284
