Page 280 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 280
ANIES BASWEDAN REVISI DAN NAIKKAN UMP DKI 2022 SEBESAR 5,1% JADI RP
4.641.854
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP)
tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik
5,1% atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.
Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga
didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait
serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di
wilayah Jakarta.
"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," ujar Gubernur Anies dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12).
Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak
pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum
pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.
"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ucap Anies.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan
variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel
itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.
Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan
berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan
bagi keluarga pekerja.
Seperti diketahui, pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan Surat Nomor 533/-
085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP)
2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.
Melalui surat itu, Anies menyampaikan, kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya
hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu
disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPK) rerata inflasi di ibu kota selama Januari - November
2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar
1,30%.
Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI
Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah
sebesar 8,6%.
Berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI), proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun
2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan
proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan
tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.
279