Page 281 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 281
Judul OPSI: Gubernur Berwenang Penuh Dalam Menetapkan UMP
Nama Media jakarta.bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jakarta.bisnis.com/read/20211219/77/1479350/opsi-gubernur-
berwenang-penuh-dalam-menetapkan-ump
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-12-19 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Polemik penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 menjadi isu yang
cukup panas di sektor ketenagakerjaan dalam beberapa hari terakhir. Kalangan pelaku usaha
dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apinda) memberikan
respons negatif terhadap langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
OPSI: GUBERNUR BERWENANG PENUH DALAM MENETAPKAN UMP
JAKARTA -- Polemik penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 menjadi
isu yang cukup panas di sektor ketenagakerjaan dalam beberapa hari terakhir. Kalangan pelaku
usaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
memberikan respons negatif terhadap langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
Namun, sesuai dengan aturan yang berlaku kewenangan penuh dalam menentukan UMP berada
di atas tangan gubernur. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI) mengatakan gubernur wajib menetapkan upah dan memiliki kewenangan
penuh untuk menetapkan UMP.
Wewenang tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 88C ayat (1) UU No.11/2020 tentang
Cipta Kerja dinyatakan "Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan
penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen," ujar Timboel kepada
wartawan, Minggu (19/12/2021).
Apabila mengacu pada regulasi operasionalnya, PP No. 36/2021 tentang Pengupahan Pasal 26
ayat 2, penyesuaian upah nilai minimum ditetapkan di rentang nilai tertentu antara batas atas
(BA) dan batas bawah (BB) upah minimum wilayah yang bersangkutan.
280
