Page 372 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan
bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun
sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir
adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami
ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama
Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-
November 2021 sebesar 1,30%.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan
mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.
22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan
Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri
Ketenagakerjaan.

Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp
37.749,- atau 0,85%, nilai itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.
Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel
inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel itu,
maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha meningkatkan kesejahteraan
pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan
layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga
pekerja.

371