Page 439 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 439

Anies menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
              pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
              Ini  wujud  apresiasi  bagi  pekerja  dan  juga  semangat  bagi  geliat  ekonomi  dan  dunia  usaha.
              "Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur
              Anies.

              Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama
              Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-
              November 2021 sebesar 1,30 persen.

              Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan
              mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6 persen.

              22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan
              Kembali  Formula  Penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  2022  kepada  Menteri
              Ketenagakerjaan.

              Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp
              37.749 atau 0,85 persen, nilai itu  dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas
              keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di
              DKI Jakarta.

              Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel
              inflasi  (1,6  persen)  dan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  nasional  (3,51  persen).  Dari  kedua
              variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

              Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha meningkatkan kesejahteraan
              pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan
              layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga
              pekerja.

              (Knu).



































                                                           438
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444