Page 530 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 530
diskusi publik bertajuk 'Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia' yang disiarkan secara langsung
di kanal YouTube Komnas Perempuan, dan dipantau dari Jakarta, Jumat.
Pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia, tutur Olivia melanjutkan, meliputi
penghapusan biaya terkait pembuatan paspor, jaminan sosial, surat keterangan sehat,
pemeriksaan psikologi di dalam negeri, legalisasi perjanjian kerja, visa kerja dan jasa Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), akomodasi, hingga surat keterangan catatan
kepolisian.
"Sehingga berupaya dapat menghapus praktik perdagangan orang, kekerasan, dan eksploitasi
yang selama ini dilakukan oleh pemberi kerja karena beban biaya yang ditanggung," ucap dia.
Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia mengandung semangat perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran
Indonesia, termasuk zero cost atau nol biaya penempatan.
"Sebagaimana dijamin di dalam Pasal 30 ayat (2), bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat
dibebani biaya penempatan," ujar Olivia.
Olivia menambahkan, merespon adanya tantangan yang berpotensi melemahkan pemenuhan
hak konstitusional dan hak asasi manusia perempuan, khususnya perempuan pekerja migran
Indonesia, Komnas Perempuan menggelar diskusi publik untuk menyebarluaskan informasi
kepada masyarakat mengenai upaya pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia
dan memastikan pelaksanaan kebebasan biaya penempatan PMI.
Dalam sambutannya, Olivia juga telah menegaskan bahwa isu mengenai pekerja migran
merupakan salah satu isu prioritas yang memperoleh perhatian Komnas Perempuan pada periode
2020-2024.
[eko].
529
