Page 526 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 526
"Konsekuensi yang dialami yakni tingginya angka kekerasan maupun ketidakadilan terhadap
perempuan pekerja migran. Seperti sulitnya mengakses layanan kesehatan, buruknya kondisi
kerja serta munculnya rekruitmen ilegal dan masalah keimigrasian." ujarnya.
Tiasri menilai bahwa hal tersebut disebabkan oleh migrasi tenaga kerja yang cenderung
berorientasi pada bisnis dan mengabaikan kepentingan subyek utamanya yaitu pekerja migran
itu sendiri. Perizinan usaha berbasis resiko yang diamatkan dalam UU No.11 Tahun 2021 Tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 secara total mengubah
Perizinan Berusaha Berbasi Lisensi P3MI yang diatur dalam UU PPMI.
"Komnas Perempuan menengarai politik hukum UU Cipta Kerja beserta PP No. 5 Tahun 2021
lebih mengarah pada peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dengan
mempertaruhkan kelayakan hidup keamanan dan keselamatan serta kepastian perlindungan
hukum kaum pekerja migran Indonesia khususnya perempuan." pungkasnya.
525
