Page 525 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 525

Judul               Dampak UU Ciptaker Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia
                Nama Media          gatra.com
                Newstrend           UU Cipta Kerja
                Halaman/URL         https://www.gatra.com/detail/news/531501/ekonomi/dampak-uu-
                                    ciptaker-terhadap-perempuan-pekerja-migran-indonesia
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-17 23:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen Binapenta, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan hasil
              kajiannya  terkait  dampak  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terhadap  perempuan  pekerja  migran
              Indonesia (PMI).



              DAMPAK UU CIPTAKER TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

              Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan hasil
              kajiannya  terkait  dampak  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terhadap  perempuan  pekerja  migran
              Indonesia (PMI).

              "Dari sejumlah kajian, pemantauan HAM mengenai situasi PMI serta konsultasi yang dilakukan
              oleh Komnas Perempuan, perusahaan penempatan menjadi salah satu aktor pelaku kekerasan
              dan diskriminasi terhadap PMI." ujar Komisioner Komnas Perempuan, Olivia Salampessy dalam
              dialog publik tentang “Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja
              terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”, Jumat (17/12).

              Lebih lanjut, Olivia menuturkan bahwa Komnas Perempuan juga melakukan kajian terkait syarat
              dan tata cara perizinan usaha penempatan PMI yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan aturan
              turunannya yakni Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
              Risiko.

              Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan lainnya, Tiasri Wiandani menyampaikan tujuan
              kajian ini salah satunya untuk menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan dan perlindungan
              PMI terutama terkait peran dan tanggung jawab P3MI kepada para pihak terkait. Mengingat
              meski perempuan pekerja migran mendominasi pasar tenaga kerja migran dan berkontribusi
              pada ekonomi rumah tangga dan negara. Perempuan PMI masih berada dalam posisi rentan dan
              kondisi kerja yang buruk.






                                                           524
   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530