Page 79 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 79
menengah ke atas. Sementara pelaku usaha kategori mikro kecil, tidak diwajibkan menggunakan
UMK.
"Ini tidak diwajibkan untuk usaha yang mikro kecil, jadi menengah ke atas," kata Hanto Bismoko.
Jumlah perusahaan kategori menengah sampai besar di Tarakan sekarang mencapai 320
perusahaan. Akan tetapi, ia belum dapat memastikan apakah seluruhnya bakal menggunakan
UMK 2022. Pihaknya bakal menyosialisasikan terlebih dulu SK Gubernur Kaltara itu.
Hanya saja dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menurut Hanto Bismoko, perusahaan
besar telah menjalankan. Seperti perusahaan "plywood" dan "cold storage".
Mengenai pengawasan kepada larangan, Hanto Bismoko membuka diri apabila hendak
berkoordinasi, atau dapat pula langsung ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kaltara.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan Hamid Amren mendorong terhadap buruh
ataupun pengusaha supaya bisa menerima dan melaksanakan ketentuan tersebut.
"Baik oleh pekerja maupun oleh pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan bapak gubernur
tersebut, tentu melalui aparat pemerintah baik tenaga kerja provinsi maupun dinas tenaga kerja
kabupaten kota akan melakukan pemantauan pelaksanaan upah buruh,” imbaunya.
Menurut Hamid Amren, perkiraannya ini sudah memperhatikan kesejahteraan buruh dan pula
keberlangsungan usaha perusahaan. Sebab itu, pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Keputusan ini dianggap Hamid Amren merupakan titik temu untuk menciptakan formula
bagaimana menghitung upah buruh dengan memperhatikan semua hal.
Sementara itu, Hamid Amren menganggap UMK Tarakan tetap lebih besar daripada sejumlah
kota lain. Sebab itu, Hamid Amren mengimbau seluruh pihak supaya mematuhi keputusan
Gubernur Kaltara.***
78
