Page 76 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 76

Judul               Buruh Dorong Gubernur Seluruh Indonesia Ikut Langkah Anies
                                    Baswedan Revisi UMP
                Nama Media          kontan.co.id

                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/buruh-dorong-gubernur-seluruh-
                                    indonesia-ikut-langkah-anies-baswedan-revisi-ump

                Jurnalis            Abdul Basith Bardan
                Tanggal             2021-12-19 23:17:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
              merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022
              menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun
              2022 berdasarkan keterangan Kemeterian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.


              BURUH DORONG GUBERNUR SELURUH INDONESIA IKUT LANGKAH ANIES
              BASWEDAN REVISI UMP

              Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
              merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.
              Anies  merevisi  UMP  DKI  Jakarta  tahun  2022  menjadi  5,1%  dari  sebelumnya  hanya  0,85%.
              Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun 2022 berdasarkan keterangan Kemeterian
              Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.

              "Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur
              di  Indonesia  untuk  melakukan  revisi  terkait  dengan  kenaikan  UMP  tahun  2022,"  ujar  Wakil
              Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) Kahar S
              Cahyono dalam keterangannya, Minggu (19/12).

              Kahar bilang UMP yang sebelumnya telah ditetapkan oleh seluruh gubernur di Indonesia tersebut
              berada di bawah inflasi. Sehingga hal itu akan menekan daya beli masyarakat.

              Revisi UMP juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-
              Undang  nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  MK  memutuskan  bahwa  UU  Cipta  Kerja
              Inkonstutisional bersyarat.


                                                           75
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81